PROBOLINGGO – radar-nasional.com Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hikari Sumut Kabupaten Probolinggo membuktikan komitmennya dalam membuka akses lapangan kerja internasional bagi pemuda daerah. Melalui program kerja ke Jepang, LPK Hikari Sumut sukses memberangkatkan pekerja migran perdana mereka, Putra Dwi Oktavianto, pemuda asal Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.
Proses pengurusan dokumen hingga kepastian pemberangkatan tergolong progresif dan singkat. Hanya membutuhkan waktu total 7 bulan, meliputi pelatihan intensif selama 2 bulan, ujian kompetensi bahasa di perwakilan Surabaya, hingga kelulusan sesi wawancara (interview) bersama pihak perusahaan pengguna (user) di Jepang pada Maret lalu.
Seluruh tahapan birokrasi berjalan lancar tanpa hambatan. Putra dijadwalkan bertolak ke Negeri Sakura pada Senin, 20 Juli 2026, untuk bekerja di sektor industri provinsi dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp28 juta per bulan.
Solusi Finansial di Tengah Kenaikan Biaya Visa Kerja Jepang 2026
CEO LPK Hikari Sumut Kabupaten Probolinggo, Luqman Nulhakim, S.E., menegaskan bahwa program pemagangan dan Tokutei Ginau kerja luar negeri ini dirancang sebagai solusi konkret bagi masyarakat yang terkendala modal awal.
"Program dana talangan ini adalah jawaban bagi pemuda yang memiliki tekad dan semangat kuat untuk mengubah nasib, namun terbentur masalah finansial. Kami memfasilitasi pembiayaan secara penuh dari masa pelatihan hingga keberangkatan," ujar Lukman Nurhakim saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).
Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat adanya lonjakan regulasi biaya birokrasi per tahun 2026. Berdasarkan aturan terbaru di Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, biaya pengurusan visa kerja (work visa) mengalami kenaikan signifikan hingga lima kali lipat.
Saat ini, tarif Visa Kerja Mandiri dipatok sebesar Rp1.900.000,-. Sementara itu, untuk pengurusan Visa Kerja melalui jalur cepat (Privilege Launcher) secara mandiri mencapai Rp2.563.000,-.
Direktorat LPK Hikari Sumut menjelaskan bahwa program pembiayaan ini dirancang untuk meminimalkan beban finansial awal calon tenaga kerja, ini poin-poinnya:
1. Hanya 3,5jt saja sudah bisa pakai investor untuk talangan baik pelatihan bahasa Jepang dan keterampilan serta keberangkatan (Full Dana Talangan) dan sedangkan untuk pembayaran Cash (Tunai) 7jt
2. Gaji 20jt - 30jt
3. LPK Hikari Sumut Sudah 20 tahun berdiri dan memiliki kurang lebih 22 Touroku Shien Kikan (TSK) di Jepang
4. Garansi Kerja ke Jepang
5. Ready 17 sektor pekerjaan
6. Tidak termasuk dana talang pelatihan dan keberangkatan.
Negosiasi Taktis LPK Hikari Sumut: Masukkan 4 Komponen Wajib ke Dana Talangan
Secara regulasi dasar, terdapat empat komponen administratif yang wajib dibayarkan secara mandiri oleh calon tenaga kerja dan tidak masuk dalam struktur dana talangan utama. Keempat komponen tersebut meliputi:
1. Biaya Ujian Bahasa dan Ujian Keterampilan (Specified Skilled Worker / SSW).
2. Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up / MCU).
3. Biaya Pengurusan Paspor.
4. Biaya Visa Kerja regulasi terbaru 2026.
Meskipun demikian, manajemen LPK Hikari Sumut Probolinggo berhasil melakukan negosiasi taktis dan diplomasi dengan pihak investor demi meringankan beban calon tenaga kerja.
"Kami berkoordinasi intensif dan menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada investor. Hasilnya, investor sepakat untuk memasukkan keempat item wajib tersebut ke dalam skema dana talangan tambahan. Kebijakan ini diatur melalui perjanjian terpisah dari kontrak pelatihan dan keberangkatan utama," tegas Luqman secara lugas.
Keberhasilan pemberangkatan perdana Putra Dwi Oktavianto menjadi bukti validitas, transparansi, dan akuntabilitas LPK Hikari Sumut Probolinggo dalam mengelola program penempatan kerja luar negeri. Momentum ini diproyeksikan akan segera disusul oleh puluhan siswa angkatan berikutnya yang saat ini tengah merampungkan pendidikan kompetensi di LPK Hikari Sumut. (mis)
