Opini WTP tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut kembali menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pasuruan Muh. Toyib, S.H. dan dihadiri Wakil Wali Kota Pasuruan Mokhamad Nawawi, S.Kom., M.M. (Mas Nawawi), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Mas Adi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi untuk menyempurnakan proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
“Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah, serta sebagai bahan evaluasi hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya,” jelas Mas Adi.
Lebih lanjut, Mas Adi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Opini WTP tersebut mengandung arti bahwa Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dan posisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua telah mempertahankan opini WTP selama 6 tahun berturut-turut,” ujar Mas Adi.
Meski kembali mempertahankan opini WTP, Mas Adi menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
“Semoga opini WTP tersebut dapat menjadikan motivasi untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kita ke arah yang lebih baik lagi dalam tata kelola pemerintahan (good governance) di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Dalam nota keuangan tersebut, Mas Adi juga memaparkan gambaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp927,54 miliar atau 98,87 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target dengan realisasi mencapai 102 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp899,21 miliar atau 89,46 persen dari anggaran yang telah ditetapkan, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp95,34 miliar.
Mengakhiri penyampaian Nota Keuangan, Mas Nawawi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Pasuruan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh perangkat daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pasuruan selama Tahun Anggaran 2025.
“Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik, pembangunan berjalan optimal, dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” pungkasnya.
