Probolinggo – Radar-nasional.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo resmi memulai pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan diawali melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Pajarakan, pada Rabu (12/8/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi, serta dihadiri jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, perwakilan Forkopimda, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Probolinggo.
Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ membacakan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo mengenai penyesuaian target pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah pada P-APBD 2026.
Adjustmen Pendapatan dan Strategi Optimalisasi PAD
Dalam nota penjelasan tersebut, target pendapatan daerah pada P-APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.347.459.021.570,01. Angka ini terkoreksi turun sebesar Rp142.999.268.357,99 (sekitar 5,74%) dari penetapan awal sebesar Rp2.490.458.289.928,00.
Penyesuaian target pendapatan ini dilakukan setelah mempertimbangkan realisasi dan potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026. Kendati demikian, Pemkab Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah optimalisasi PAD akan ditempuh melalui sejumlah strategi, antara lain:
• Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
• Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
• Pembaruan (updating) basis data objek dan subjek pajak.
• Digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi.
Efisiensi Belanja dan Prioritas Pembangunan Probolinggo
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah pada rancangan P-APBD 2026 disepakati sebesar Rp2.538.473.569.422,43. Jumlah ini mengalami efisiensi sebesar Rp3.984.720.505,57 (0,16%) dibandingkan dengan anggaran murni sebesar Rp2.542.458.289.928,00.
Pemkab Probolinggo memastikan rasionalisasi anggaran belanja dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu kualitas layanan masyarakat maupun target pembangunan daerah. Prioritas alokasi belanja tetap difokuskan pada:
1. Pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar publik.
2. Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur strategis.
3. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Pemulihan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Struktur Anggaran Tetap Berimbang (Balanced Budget)
Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp2,34 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,53 triliun, struktur P-APBD TA 2026 mengalami defisit sebesar Rp191.014.547.852,42.
Defisit anggaran tersebut akan ditutup secara penuh melalui penyesuaian pembiayaan daerah. Angka pembiayaan ini bersumber dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo TA 2025, yang disesuaikan dari alokasi awal Rp52 miliar menjadi Rp191,01 miliar.
Melalui pembahasan intensif bersama legislative, Pemkab Probolinggo berharap dokumen KUA-PPAS P-APBD 2026 yang dihasilkan mampu menjaga ketahanan fiskal daerah sekaligus memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan warga Kabupaten Probolinggo. (mis)
