Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan tim konsultan dan tenaga teknis PT Berdikari telah merampungkan survei lapangan bulan lalu.
"Hasil kajian mereka menjadi dasar menentukan lokasi yang paling layak secara bisnis. Sudah ke Sumbawa, Dompu dan Bima," kata Riadi dikonfirmasi via WhatsApp, Senin malam (15/6/2026).
Riadi mengatakan tim telah menyisir kawasan Sumbawa, seperti Kerato, Kerekeh, Kemoyo, Labangka hingga Tarano. Sementara di wilayah Bima, tim mengarah pada kawasan di Kecamatan Tambora, Wera, Madapangga, dan Kecamatan Donggo. Hasilnya, konsultan merekomendasikan dua lahan di Bima, yaitu di Donggo seluas 5 hektare dan Madapangga dengan luas 8,2 hektare.
Riadi meluruskan spekulasi yang menyebut proyek ini dialihkan sepenuhnya ke Bima. Menurut dia, PT Berdikari tetap berkomitmen membangun fasilitas produksi di wilayah Sumbawa dan Bima demi efisiensi bisnis.
"Jadi, komitmen PT Berdikari tetap membangun di Sumbawa dan Bima. Hanya saja, pembagiannya disesuaikan dengan pertimbangan bisnis dan efisiensi distribusi," tegas eks Kepala Biro Umum Setda NTB itu.
Usut punya usut, strategi memecah fasilitas ini sengaja dilakukan untuk menekan biaya logistik pengiriman bibit ayam atau day old chick (DOC). Jika seluruh fasilitas pembibitan dipusatkan di Sumbawa, ongkos kirim DOC ke pasar Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), bakal membengkak.
"Dengan adanya fasilitas di Bima, jalur distribusi ke Flores menjadi jauh lebih pangkas dan murah," tegas Riadi.
Produksi dari Sumbawa akan difokuskan untuk menyuplai peternak di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB). Sedangkan fasilitas di Bima disiapkan untuk melayani Bima, Dompu hingga ekspansi pasar ke Flores.
Meski prospeknya menggiurkan, lanjut Riadi, proyek ini ternyata masih terganjal urusan administrasi dan status lahan. Pemprov NTB dan PT Berdikari masih membahas formula kerja sama yang pas untuk proyek senilai Rp 1,7 triliun itu.
Bahkan, Riadi bertutur, PT Berdikari blak-blakan meminta syarat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemda sebagai syarat utama investasi. Pemprov NTB menawarkan kongsi joint venture antara BUMD PT GNE dengan PT Berdikari.
"Ini yang masih kita diskusikan bersama biro hukum dan pimpinan di daerah," cetus Riadi.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga harus memastikan lahan di kawasan Serading, Kabupaten Sumbawa, benar-benar bersih dari sengketa. Pasalnya, proses pengalihan sertifikat dari Kementerian Pertanian menjadi aset Pemprov NTB hingga kini masih berjalan.
"Megaproyek peternakan ini mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari pembibitan, pabrik pakan, penggemukan hingga pengolahan hasil ternak. Nanti ini dipantau ketat oleh pemerintah pusat," ucap Riadi.
Presiden Prabowo, ungkap Riadi, juga meminta proyek senilai Rp 1,7 triliun ini harus menunjukkan progres nyata tahun ini. Langkah cepat ini diperlukan demi memperkuat industri pangan nasional sekaligus menyokong program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Arahan pemerintah pusat jelas, tahun ini harus ada progres. Karena itu kami terus menyiapkan berbagai kebutuhan, terutama terkait lahan dan dokumen pendukung," jelas Riadi. (Red)
