PROBOLINGGO – Radar-nasional.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (20/8/2026).
Rapat tersebut menandai langkah krusial Pemkab dan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah agar lebih tepat sasaran, efektif, dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris (Gus Haris), menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja keras dan sinergi yang terjalin selama proses pembahasan.
Komitmen Prioritas dan Tantangan Ruang Fiskal
Dalam pidatonya, Gus Haris menekankan bahwa perubahan anggaran bukan sekadar rotasi angka antar-pos APBD, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah terhadap skala prioritas rakyat.
"Masyarakat menantikan perbaikan jalan, peningkatan kualitas sekolah, pelayanan kesehatan yang lebih baik, hingga keberpihakan nyata bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM," ujar Gus Haris.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah harus disikapi secara bijak dengan memilih program yang paling memberi manfaat nyata (outcome), ketimbang menyebar anggaran ke terlalu banyak kegiatan yang minim dampak.
" A budget is more than a number, it is a statement of priorities. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Yang utama adalah memastikan apa yang dikerjakan hari ini selesai dengan tuntas dan berorientasi hasil," tegasnya.
Instruksi Tegas kepada Kepala Perangkat Daerah
Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2026, Bupati Probolinggo memberikan instruksi lugas kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar segera tancap gas tanpa menunda eksekusi program.
• Fokus Manfaat, Bukan Sekadar Penyerapan: Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya mengejar target penyerapan 100%, tetapi memastikan setiap rupiah berdampak pada penyelesaian masalah warga.
• Eksekusi Tepat Waktu dan Tertib Administrasi: Seluruh program harus dijalankan secara cepat, tepat sasaran, serta taat aturan agar tidak ada anggaran yang mengendap atau kehilangan makna.
• Evaluasi Program: Berani menguji dan mengevaluasi kegiatan yang tidak memberikan manfaat konkret bagi publik.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan ini sekaligus mempertegas hubungan kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan sudut pandang selama proses pembahasan dinilai sebagai mekanisme kontrol yang sehat demi melahirkan keputusan terbaik bagi daerah.
"Dokumen anggaran telah kita sepakati, namun masyarakat akan menilai dari hasilnya. Mari kembali bekerja: yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki, dan yang mendesak kita percepat demi Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, amanah, religius, dan eksis," pungkas Gus Haris. (mis)
