Sikap tersebut disampaikan usai pertemuan antara jajaran eksekutif dan pimpinan DPRD Lobar yang berlangsung dalam suasana silaturahmi kelembagaan. Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan kajian hukum sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pembahasan APBD Perubahan.
“Kita sedang kaji dulu bersama-sama ya, apakah LKPD ini secara hukum tidak boleh melanjutkan pembahasan perubahan atau seperti apa. Kalau memang tidak bisa kita bahas perubahan, ya kita mulai dari murni 2027,” jelas perempuan yang akrab disapa Ummi Nurul ini saat dimintai keterangan usai pertemuan tertutup di Gedung Komisi DPRD Lobar, Senin (3/8/2026).
Menurut Nurul Adha, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan mengingat potensi konsekuensi hukum apabila pembahasan anggaran dilakukan tanpa dasar yang kuat.
Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, membantah anggapan bahwa pertemuan dengan Wakil Bupati merupakan upaya melobi DPRD untuk mengubah sikap terhadap penolakan LKPJ. Ia menegaskan pertemuan tersebut murni sebagai silaturahmi guna menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.
“Pertemuan kami dengan Bu Bupati pada hari ini silaturahmi, untuk menjaga hubungan yang lebih baik ke depan untuk kebaikan. Bagaimanapun, kan ada tanggung jawab kita bersama untuk Lobar,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ivan menegaskan hubungan baik antarlembaga tidak akan memengaruhi sikap DPRD terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Menurutnya, DPRD tetap berpegang pada hasil keputusan yang telah diambil melalui mekanisme kelembagaan.
“Kan saya sudah menyampaikan, terkait masalah itu (LKPJ) kami tidak bisa diajak kompromi, tetap tegak lurus,” tegasnya.
Terkait arahan Gubernur NTB mengenai persoalan tersebut, DPRD Lombok Barat menyatakan masih menunggu hasil evaluasi resmi dari Pemerintah Provinsi NTB. Apabila terdapat instruksi untuk kembali membahas persoalan tersebut, DPRD memastikan seluruh proses akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui rapat internal. Baik pihak eksekutif maupun legislatif sepakat bahwa kepentingan masyarakat Kabupaten Lobar tetap menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.(Red)
