Sejumlah pejabat daerah diketahui absen untuk berbagai alasan, salah satunya perjalanan ke Luar Negeri. Prabowo pun menyoroti perjalanan luar negeri agar mengajukan izin kepada Presiden melalui Mendagri.
"Sudah saya cek semua kehadiran di sini, kalau ada yang tidak hadir saya meyakini ada pekerjaan yang lebih penting. Atau, bisa juga sedang ke luar negeri. Itu yang keluar negeri walaupun pejabat di daerah sekarang harus izin Presiden ke menteri dalam negeri. Sudah izin belum itu? Ayo cek," kata Prabowo, Sabtu (16/5/2026).
Prabowo menegaskan, harus diketahui tujuan perjalanannya serta anggaran yang digunakan. Ditengah Efisiensi, Prabowo mendorong pejabat publik untuk berperilaku bijak dalam menggunakan anggaran negara terutama dalam perjalanan dinas.
"Perlu dicek juga itu, anggarannya pakai uang siapa? Pribadi atau uang Negara. Menteri-menteri itu, siapa hayo yang ke luar negeri sering itu? Trenggono, oh sudah tidak lagi ya? Rosan itu, pusing dia," kata Prabowo dengan nada bercanda.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato resmi tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi Michael Edy Hariyanto mendukung sepenuhnya apa yang telah disampaikan Presiden.
Lebih-lebih dalam status efisiensi, pejabat daerah harus memperhatikan unsur kepatutan saat hendak mengambil keputusan melakukan perjalanan ke luar negeri. Izin kepada Presiden adalah bagian dari unsur kepatuhan itu.
Kalau saya, sejak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD di Banyuwangi tidak pernah ke Luar Negeri. Peringatan itu khusus daerah yang sering ke luar negeri. Kepala daerah memang tidak perlu perjalanan ke luar negeri kecuali ada kerja sama. Saya sangat setuju kalau izin ke presiden dulu sebagai pemberitahuan dan kepatutan," ungkap Michael.
Michael menyebut bahwa izin ke Presiden untuk perjalanan dinas adalah strategi cerdas untuk membuat pejabat daerah jadi berfikir dua kali kalau mau main-main terkait perjalanan ke luar negeri.
"Dengan izin Presiden, kepala daerah tidak main-main kalau perjalanan ke luar negeri. Ya... seringnya kepala daerah akan berpikir kalau mau ke luar negeri," lanjutnya.
Menurut ketuda DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini, peraturan dan rasa kepatutan itu seharusnya diberlakukan dan dimiliki oleh seluruh pejabat daerah karena perekonomian di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. ( *** )
